Menkeu: Hak Wajib Pajak Perlu Diperhatikan

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada petugas pajak untuk tetap memperhatikan hak dari wajib pajak (WP) saat menjalankan tugasnya. Sementara penegakan hukum dalam pengadilan pajak harus dilakukan seprofesional dan seakurat serta tetap menghormati hak WP.

“Ini adalah satu proporsionalitas dalam melakukan pekerjaan supaya kami dapat menjangkau tujuan penerimaan pajak. Tidak buat harus pajak terasa diperlakukan dengan tidak adil atau semena-mena oleh Direktorat Jenderal Pajak, ” kata Menkeu Sri Mulyani waktu pelantikan Petinggi Eselon II Kementerian Keuangan, di Kantor Kementerian Keuangan pada akhir minggu kemarin.

Sri menyebutkan, untuk pengadilan pajak, sekarang ini tengah disorot banyaknya pihak. Oleh karenanya, ia inginkan ada pengadilan pajak yang bisa memberi kenyamanan serta ketenangan untuk semuanya pihak. Dalam hal semacam ini untuk yang berperkara baik itu Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, serta harus pajak.

Harus pajak, lanjut dia, mesti dapat yakin kalau pengadilan pajak dengan imparsial sesuai sama ketentuan perundang-undangan dalam berikan ketentuan yang adil.

“Saya mengharapkan petinggi baru dapat melakukan pekerjaan dengan baik dengan dasar untuk membuat reputasi serta keyakinan, ” tutur Sri.

Tentang masih tetap ada harus pajak yang belum juga taat membayar pajak, Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Yuli Kristiono menyebutkan juga akan mengecek terlebih dulu data kepatuhan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pendapatan Tahunan (SPT).

“Kami juga akan lihat datanya seperti apa. Sesudah kami bisa data itu, kami juga akan mevalidasi data itu. Bila telah bisa data yang valid serta akurat juga akan kami pakai untuk menguji kepatuhan mereka didalam SPT, ” tutur Yuli.

Dia memberikan, bila harus pajak telah penuhi kewajibannya jadi persoalan usai. Namun bila harus pajak belum juga penuhi keharusan membayar pajak jadi Direktorat Jenderal Pajak juga akan menggerakkan tiga step yakni service, pengawasan, serta law enforcement. Bagian service dikerjakan lewat cara edukasi serta keterangan. Bagian pengawasan dikerjakan dengan konseling.

“Tiga step itu juga akan kami kerjakan apa pun akhirnya, pertama kami juga akan edukasi mereka (Harus Pajak), pantau mereka sesudah bagian service, edukasi serta pengawasan. Mungkin saja ada batas eskalasi. Semuanya menggunakan data yang objektif serta valid. Kami tidak menggunakan data yang cuma info, ” tutur Yuli. Sumber: http://www.siamplop.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *