Beginilah Wajah Politik Indonesia Setelah Pilkada Berakhir

Wajah Politik Indonesia – ‘Perang dingin’ yang dirasakan Najib dengan beberapa member keluarga besarnya, memang, biasa dialami keluarga lainnya di Jakarta (dan benar-benar mungkin dirasakan pula oleh orang-orang di luar Jakarta) pengaruh momen politik bernama Pemilu Kepala Tempat Jakarta 2017.

Mobilisasi sentimen agama yang disebarkan kategori-kategori yang menerapkan label agama kapabel menyedot tenaga beberapa masyarakat Islam untuk terlihat yakin bahwa agama mereka sudah dinista oleh salah-satu bakal gubernur.

Pasti saja, Najib menginginkan ketegangan yang dirasakan keluarga besarnya bisa cair sesudah pilkada usai. Sebuah kemauan banyak orang yang merasakan perpecahan politik ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan sekiranya diperkenankan.

“Bisa saja butuh waktu ya,” ungkap Najib pelan, seperti mengiyakan analisa beberapa ahli sosial-politik yang memprediksi polarisasi politik masyarakat ini tak mudah ‘disembuhkan’ dalam bentang waktu dekat.

Terus berjalan sampai 2019

Direktur sekalian peneliti Institusi Survei Indonesia, Dodi Ambardi, menyatakan benar-benar susah mendinginkan ketegangan politik pada waktu dekat, dan juga dua tahun ke depan akan diselengarakan Pemilu Presiden 2019.

“Sebab terlalu dekat,” kata Dodi. Ia menyatakan polarisasi berita politik peninggalan Pemilu Presiden 2014 -yang sudah merusak kohesi sosial- akan terus berjalan sampai Pemilu Presiden 2019.

Hasil jajak anggapan Institusi Survei Indonesia menonjolkan bahwa pembelahan politik pengaruh Pemilu Presiden 2014 timbul lagi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.”Pembelahan itu belum sirna dan bisa saja mampu bertahan lama” kata Dodi.

Beberapa besar masyarakat yang memilih Prabowo saat Pilpres lalu, lebih memilih Anies Baswedan, sedangkan mayoritas mereka yang pilih Jokowi condong memilih Ahok dalam Pilkada Jakarta saat ini.

Maka, beliau yakin bahwa polarisasi bentuk ini akan terulang pada Pilpres dua tahun lagi menyebabkan Najib dan warga Jakarta lainnya akan susah pindah dari ‘perang dingin’ setidaknya hingga dua tahun ke depan.
“Jadi setiap orang akan membawa kepentingan dasar penunjangnya untuk menyokong kandidat capres 2019,” katanya lagi.

Masyarakat lebih bijaksana

Bagaimanapun berdasarkan tulisan Mohamad Sobary, praktik perpolitikan pada Pilkada DKI Jakarta menonjolkan bahwa masyarakat lebih siap dari pada para pemimpinnya.

“Ini kenyataan yang tak banyak dibongkar, ialah masyarakat jauh lebih siap ketimbang pemimpinnya, terbukti,” kata Sobary pada wawancara beberapa saat lalu

Kematangan itu kelihatan dari sikap wisdom (kearifan) yang dibeberkan masyarakat dalam menaggapi sikap sektarian yang dibeberkan para pimpinan kategori politik dan agama.

Berbeda halnya, “pemimpin memiliki pengetahuan, pemimpin memiliki teori, pandangan, tetapi tak punya wisdom. Masyarakat memilikinya (wisdom).”

Sebab itulah, Sobary meyakini sekiranya rakyat diajak dan dimobilisasi pada arus politik pasca-pemilu kepala daerah 2017 yang memunculkan kerusakan, masyarakat Insya Allah tak berkeinginan menurutinya.

Seputar kekhawatiran beberapa orang perihal masa depan praktik demokrasi yang ada di indonesia, Sobary menyatakan, beberapa orang-orang atau kategori yang “mudah naik pitam” selama Pilkada Jakarta 2017 yaitu pihak yang “tak terlatih untuk berdemokrasi”.

“Yang membikin mereka sungguh-sungguh berdemokrasi, yakni membikin kritik dan naik pitam dan menyalahkan. Lalu kesanggupan mereka tak semacam itu banyak, segera mengerahkan massa. Nah, itu bukan tenaga demokrasi” katanya menganalisa.

Berefek ke tempat lain?

Ditanya perihal peluang praktik politik Pilkada Jakarta -yang diwarnai kasus sentimen agama- bakal ‘berefek’ ke pilkada di daerah lain, Sobary tidak terlalu meyakininya.

Pendapatnya kondisi di tempat lain tak sedemikian peka dan sebesar keadaan sulit seperti di Jakarta.
“Di (di Jakarta) diperpanas dan terlihat diperpanas oleh tenaga-tenaga politik,” kata Sobary.

Sesuai dengan Sobary, Dodi Ambardi berpendapat kekhawatiran itu sedikit berlebihan. Ia berdalih, pola politik di tempat berbeda dengan di Jakarta, padahal sentimen agama juga ditemui dalam sebagian pilkada di tempat.

“(Pilkada) Di Maluku, ketetapan agama juga diaplikasikan, (Pilkada) di Menado, agama juga diaplikasikan. Melainkan akibatnya mereka dapat menjumpai jalan keluar, sebab pasangannya berasal dari dua kategori, ialah Islam dan Kristen, warga asli dan pendatang,” terang Dodi.

Lain halnya, gaya seperti itu tak ditemui dalam Pilkada Jakarta 2017. “Hasilnya menggumpal kandidat Ahok-Djarot yang nasionalis, dan Anies dan Sandiaga kandidat santri. Tak ada cross cutting,” katanya mengkaji.